Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadikan pembangunan nagari sebagai fokus utama untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Langkah ini dinilai sangat krusial karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup di kawasan perdesaan.
Kapital Sosial dan Potensi Lokal Nagari Digarap Maksimal
Tujuan pembangunan nagari di Sumbar sangat jelas: meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka peluang ekonomi lokal, serta mengembangkan potensi nagari. Melalui partisipasi warga, potensi lokal seperti pertanian dan kerajinan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Strategi Pembangunan Ekonomi di Nagari
Beberapa strategi utama telah dijalankan:
- Penguatan pertanian — Sebagai provinsi agraris, Sumbar mendorong produktivitas pertanian di nagari agar pendapatan petani meningkat dan berkontribusi pada swasembada pangan.
- Industrialisasi nagari — Mengembangkan usaha kecil, kerajinan lokal, dan industri rumahan sebagai alternatif pekerjaan dan sumber pendapatan baru.
- Pembangunan masyarakat terpadu — Sistem padat karya dan kelembagaan lokal diperkuat agar pembangunan berjalan sinergis dan melibatkan warga.
- Pusat pertumbuhan desa — Infrastruktur diperkuat untuk menghubungkan nagari dengan pusat distribusi, sehingga distribusi barang dan jasa dapat merata.
Tantangan Pengelolaan Dana Nagari
Meski potensi besar, pengelolaan Dana Desa (DD) di nagari Sumbar belum optimal. Penelitian menunjukkan beberapa hambatan: regulasi yang tidak konsisten, kapasitas sumber daya manusia (SDM) rendah, dan partisipasi masyarakat yang masih terbatas.
Peneliti merekomendasikan agar ada penguatan kelembagaan nagari, serta peningkatan kapasitas SDM agar dana bisa digunakan lebih efektif.
Pemekaran Nagari Digenjot untuk Percepatan Layanan
Jumlah nagari di Sumbar terus bertambah lewat proses pemekaran administratif. Pada September 2022, jumlah nagari di Sumbar naik menjadi 1.035 unit, setelah 106 nagari baru disetujui oleh Kemendagri.
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, mendukung pemekaran ini sebagai cara mempercepat pembangunan dan memperluas aliran dana desa ke masyarakat.
Pemekaran ini juga berdampak sosial-ekonomi: menurut data, jika setiap nagari baru menyerap 15 orang sebagai perangkat, bisa tercipta lebih dari 1.500 lapangan kerja.
Status Nagari: Perbaikan Membaik, Tapi Tantangan Masih Ada
Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Sumbar 2024, jumlah nagari “tertunggak” (tertinggal) turun dari 25 menjadi hanya 10 nagari dari total 1.035 nagari.
Sementara itu, nagari berstatus mandiri meningkat tajam: dari 226 nagari (2023) menjadi 368 nagari (2024).
Gubernur Sumbar Mahyeldi memastikan bahwa target “zero nagari tertinggal” tetap menjadi prioritas, dan provinsi tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memperkuat intervensi pembangunan nagari.
Optimalisasi Dana Desa lewat Sinergi Program
Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar dan Kementerian Desa menyinergikan program lokal (Asta Cita) dengan alokasi Dana Desa (DD).
Beberapa alokasi DD diarahkan untuk:
-
Ketahanan pangan: penyediaan benih, pupuk, dan pendampingan bagi petani. Industri lokal: pembangunan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) untuk komoditas unggulan seperti gambir, yang dapat meningkatkan nilai ekspor daerah.
-
Meski pembangunan berjalan, masih ada nagari di daerah tertinggal. Tiga wilayah kabupaten di Sumbar – yakni Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, dan Pasaman Barat – masih diidentifikasi sebagai daerah tertinggal.
-
Provinsi menegaskan perlu dukungan sumber daya baik infrastruktur maupun SDM agar nagari di kabupaten tersebut bisa naik status dan sejajar dengan nagari lain.
Kesimpulan: Pembangunan Nagari Kunci Pemerataan & Kesejahteraan
Pembangunan nagari di Sumatera Barat bukan sekadar proyek fisik. Ini adalah strategi jangka panjang untuk:
- Meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.
- Mendorong partisipasi warga dalam pembangunan lokal.
- Memperkuat pondasi ekonomi lokal melalui pertanian dan usaha kecil.
- Menyelesaikan kesenjangan antar nagari melalui pemekaran, dana desa, dan kebijakan terpadu.
Tantangan tetap ada: pengelolaan dana, kapasitas SDM nagari, dan ketimpangan pembangunan di nagari paling tertinggal. Namun dengan sinergi antarlembaga, partisipasi warga, dan pemanfaatan potensi lokal, Sumbar semakin dekat ke visi nagari mandiri dan sejahtera.
