Nagari: Warisan Adat yang Lebih dari Sekadar Desa
Nagari bukan sekadar istilah pengganti “desa” dalam budaya Minangkabau. Kata nagari berasal dari bahasa Sanskerta nagarom yang berarti tanah air atau tanah kelahiran. Sejak awal, makna ini memuat kedalaman emosional dan kultural yang menjadikan nagari sebagai pusat identitas masyarakat Sumatera Barat.
Nagari: Struktur Adat yang Menjadi Pilar Sosial dan Politik
Dalam adat Minangkabau, nagari adalah unit sosial-politik lengkap dengan batas wilayah, pemerintahan, dan aturan adat. Wali nagari menjadi pemimpin utama yang memastikan keseimbangan antara kehidupan sosial dan adat.
Kehidupan nagari ditopang oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lembaga ini terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, serta bundo kanduang. Mereka bekerja bersama dalam menjaga tradisi, menyelesaikan konflik, dan mengatur kehidupan adat. Peran pemuda nagari turut menguatkan dinamika sosial serta kegiatan adat.
Pepatah Minang: Peta Perkembangan Nagari
Pepatah Minangkabau yang terkenal,
“Dari Taratak menjadi Dusun, dari Dusun menjadi Koto, dari Koto menjadi Nagari, Nagari ba Panghulu,”
menjadi gambaran jelas perkembangan sebuah pemukiman.
Taratak merupakan bentuk permukiman paling sederhana, lalu berkembang menjadi dusun, kemudian koto, hingga akhirnya menjadi nagari dengan kepemimpinan penghulu. Adat pun menetapkan bahwa sebuah nagari idealnya terdiri dari minimal empat suku, masing-masing dipimpin seorang penghulu. Ini menunjukkan pentingnya keragaman dalam struktur masyarakat.
Syarat Adat: Fondasi Sebuah Nagari
Tidak semua wilayah dapat disebut nagari. Ada tiga syarat adat utama yang harus dipenuhi:
- Balai adat, sebagai pusat musyawarah dan lambang kebersamaan.
- Masjid, yang menegaskan bahwa adat Minangkabau berlandaskan Islam.
- Lahan persawahan, sebagai penopang ekonomi agraris warga.
Ketiganya menjadikan nagari bukan hanya unit politik, melainkan pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat Minang.
Asal Usul Nagari: Jejak Jejak Adityawarman
Sistem nagari diyakini telah ada jauh sebelum kolonialisme Belanda. Tokoh penting yang berpengaruh terhadap lahirnya struktur ini adalah Adityawarman, raja Minangkabau kuno. Konsep nagari berakar dari tata pemerintahan kerajaan Champa, khususnya pada sistem kampung yang dikasihi raja.
Nama “Nong Ree” dari sistem Champa kemudian berubah menjadi Nangoree, lalu Nagori, hingga akhirnya menjadi nagari dalam tradisi Minangkabau. Hal ini menunjukkan bahwa nagari merupakan hasil asimilasi politik dan budaya dari kerajaan lama yang telah bertransformasi secara lokal.
Era Kolonial: Tekanan yang Mengubah Struktur Nagari
Kedatangan Belanda membawa perubahan besar bagi nagari. Melalui Ordonansi Nagari 1914, Belanda hanya mengakui penghulu yang disahkan kolonial, membatasi anggota Kerapatan Nagari (KN) pada penghulu tertentu.
Pemilihan wali nagari pun diubah dari musyawarah penghulu menjadi sistem kepala nagari yang dipilih dan diakui pemerintah kolonial. Meski struktur adat dilemahkan, nilai-nilai nagari bertahan karena masyarakat tetap memegang adat sebagai pedoman hidup.
Masa Modern: Nagari Bangkit Kembali
Setelah masa kolonial, nagari mengalami beberapa fase kebangkitan:
- 1974: Gubernur Sumatera Barat mengaktifkan kembali kepala nagari dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Nagari.
- 1979: UU No. 5/1979 mengubah nagari menjadi desa administrasi, menghentikan jabatan wali nagari.
- 1983: Perda Sumatera Barat No. 13/1983 menghidupkan kembali Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- Pasca 1999: Otonomi daerah mengembalikan nagari sebagai struktur pemerintahan resmi di Sumbar.
Perubahan ini menegaskan bahwa nagari tetap memiliki tempat penting dalam tata pemerintahan lokal.
KAN: Lembaga Adat dengan Peran Kultural dan Yudikatif
Menurut Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018, struktur nagari mencakup Pemerintah Nagari, KAN, dan Peradilan Adat Nagari. Meski fungsi KAN berevolusi, lembaga ini tetap menjadi penjaga adat dan budaya.
Dalam penyelesaian sengketa adat—terutama sengketa tanah ulayat—KAN memiliki kewenangan penting, termasuk penyelesaian antar nagari. Hal ini memberi KAN fungsi yudikatif di tingkat komunitas.
Filosofi Nagari: Adat Basandi Syarak
Nagari hidup berdasarkan falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Artinya, adat didasari ajaran Islam, dan Islam berlandaskan Al-Qur’an. Prinsip ini menciptakan harmoni antara tradisi dan agama.
Musyawarah mufakat menjadi metode utama pengambilan keputusan, menegaskan bahwa demokrasi lokal di Minangkabau telah hadir jauh sebelum demokrasi modern berkembang.
Relevansi Nagari: Kenapa Masih Bertahan?
Nagari tetap relevan di era modern karena beberapa alasan utama:
- Penjaga identitas budaya Minangkabau, termasuk suku, adat, dan kekerabatan.
- Pemerintahan partisipatif melalui musyawarah dalam KAN.
- Pusat sosial dan ekonomi, terutama melalui balai adat serta lahan persawahan.
- Warisan sejarah yang terbukti tangguh, melewati kolonialisme, modernisasi, hingga reformasi.
Nagari bukan hanya struktur administratif. Ia adalah jantung budaya Minangkabau—tempat hidupnya adat, demokrasi lokal, kearifan ninik mamak, kepemimpinan penghulu, serta kekuatan komunitas.
Sejarah panjang nagari dari masa Adityawarman hingga era modern membuktikan bahwa kearifan lokal dapat hidup berdampingan dengan sistem pemerintahan modern. Nagari adalah bukti nyata bahwa identitas Minangkabau tetap berdiri kokoh di tengah perubahan zaman.
