Lima Puluh Kota – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui usulan pagu definitif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp21,67 triliun. Anggaran besar ini akan digunakan tidak hanya untuk belanja rutin, tetapi juga untuk mempercepat pelaksanaan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam peningkatan rasio elektrifikasi melalui program Listrik Desa (Lisdes).
Kenaikan Anggaran Signifikan untuk Program Prioritas
Kementerian ESDM sebelumnya hanya mendapat pagu awal sebesar Rp8,12 triliun. Namun setelah pembahasan bersama DPR, jumlah itu naik hampir tiga kali lipat menjadi Rp21,67 triliun.
“Pagu Anggaran Awal Kementerian ESDM TA 2026 adalah Rp8,12 triliun, terdiri dari Rupiah Murni Rp4,82 triliun, PNBP Rp2,69 triliun, dan BLU Rp0,61 triliun,” jelas Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/9).
Fokus pada Pembangunan Listrik Desa
Penambahan anggaran terbesar diberikan untuk program Listrik Desa (Lisdes), yaitu sebesar Rp5 triliun dari total tambahan Rp8,55 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur listrik di 1.135 lokasi di berbagai daerah yang hingga kini belum teraliri listrik.
“Tambahan ini untuk mendukung percepatan visi misi Presiden, terutama peningkatan rasio elektrifikasi bagi masyarakat di wilayah tertinggal,” ujar Yuliot.
Dukungan untuk Nelayan dan Masyarakat Kurang Mampu
Selain program Lisdes, sebagian anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan jaringan gas kota (jargas) dan pemberian konverter kit bagi nelayan agar bisa beralih dari bahan bakar minyak ke gas yang lebih ramah lingkungan dan efisien.
Program lain yang tak kalah penting adalah bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat kurang mampu, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Investasi Eksplorasi Migas dan Batubara
Kementerian ESDM juga mengalokasikan sebagian dana untuk kegiatan eksplorasi sumber daya energi, baik migas maupun mineral dan batubara.
Kegiatan swakelola akan meliputi studi kajian migas di 10 area terbuka, promosi penawaran wilayah kerja migas, serta eksplorasi mineral dan batubara yang menargetkan masing-masing 9 dan 10 lokasi rekomendasi.
Mendorong Ketahanan Energi Nasional
Dengan pagu Rp21,67 triliun ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam membangun ketahanan energi nasional yang inklusif dan berkeadilan. Program seperti Listrik Desa, Jargas, dan bantuan energi untuk rakyat diharapkan dapat menggerakkan ekonomi desa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.
